Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Banyuwangi - Pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 telah dibuka sejak hari selasa (3/10), dimana pendaftaran itu sendiri dilakukan secara nasional pada KPU Republik Indonesia. Untuk KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan penerimaan dan penelitian berkas syarat pendaftarannya.

“Hingga hari ke-2 pendaftaran pukul 16.00 WIB dari 12 (dua belas) partai politik lama dan 4 (empat) partai politik baru yang terdeteksi oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, belum ada yang menyerahkan berkas pendaftaran, Ya kita tunggu penyerahan berkas pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 sampai batas akhir masa pendaftaran tersebut tgl 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB sesuai ” ujar Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi Syamsul Arifin, S.Pd.I

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU Kabupaten Banyuwangi bertugas:

a. menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;

b. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL;

c. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; dan

d. memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten atau sebutan lain.  (Teknis dan Hupmas KPU Kab. Banyuwangi).

KPU BANYUWANGI MULAI SUSUN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN

BANYUWANGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mulai menyusun penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilihan Umum Tahun 2019. Penataan dapil tersebut dilakukan setelah muncul kepastian Data Agregat Kependudukan (DAK) yang diperoleh oleh KPU Kabupaten Banyuwangi melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas, Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, Andi Tri Prawono mengatakan, hasil penyusunan Dapil tersebut selanjutnya akan disampaikan pada kegiatan rapat Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, yang diselenggarakan pada tanggal 6 – 7 Oktober 2017 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang.

Andi Tri Prawono menambahkan, pada rapat tersebut KPU Kabupaten se Jawa Timur akan diminta data, Pertama, terkait peta dapil yang berisikan peta daerah, jumlah kursi, dan jumlah penduduk per kecamatan. Kedua, Analisa awal dan simulasi potensi perubahan dapil bagi Kabupaten/Kota yang merencanakan perubahan dapil.

“Informasi pemetaan dapil ini akan kita serahkan ke KPU melalui KPU Provinsi selaku institusi yang berwenang menetapkan dapil sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2017”. (Teknis dan Hupmas KPU Kab. Banyuwangi)

Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Banyuwangi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan tersebut ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjabarkan secara teknis sebagai pedoman dan acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Materi muatan Keputusan tersebut terdiri atas 5 (lima) lampiran, yaitu :

1.     Panduan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik PesertaPemilihan Umum;

2.     Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor TetapPartai Politik Tingkat Pusat;

3.     Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor TetapPartai Politik Tingkat Provinsi;

4.     Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor TetapPartai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan

5.    Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat didownload pada pusat download website KPU Kabupaten Banyuwangi atau dapat didownload pada file dibawah ini.

File Download
FileFile size
Access this URL (http://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/SK%20174.pdf)Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/20171430 Kb

Page 4 of 76

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home