Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

LSM Bela KPU Soal Kenaikan Anggaran Verifikasi Parpol KPU ajukan anggaran Rp452 miliar untuk verifikasi parpol

VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum  mengajukan anggaran hingga Rp452 miliar untuk kegiatan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019. Dewan Perwakilan Rakyat pun mengkritk besaran anggaran untuk verifikasi 73 partai politik yang saat ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai besarnya anggaran yang naik dua kali lipat dibandingkan anggaran verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014 lalu itu masih wajar.

"Wajar saja. Karena konstruksi pola-pola verifikasi yang mahal seperti itu sudah dibentuk mulai hulunya yakni di Undang-Undang Pemilu. Kalau UU Pemilu tidak mensyaratkan seperti itu pasti akan lebih sederhana dan lebih murah," kata Titi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Maret 2017.

Ia berujar, jika DPR ingin anggaran verifikasi partai politik hemat, tak ada cara lagi, selain mengubah syarat verifikasi partai politik yang lebih sederhana dan lebih mudah, pada UU nomor 8 tahun 2012 tersebut.

"Tapi kan pendekatan kita sangat administratif. Rezim kita sangat mensyaratkan keterpenuhan administrasi. Bagaimana mungkin kita mensyaratkan satu kabupaten/kota ada seribu anggota. Tapi seribu anggota itu tak perlu serius-serius verifikasinya. Akhirnya ya basa-basi saja," terang Titi.

Karenanya, ia pun mengingatkan DPR, bahwa apa yang dilakukan KPU tersebut sudah sesuai, sebagaimana yang disyaratkan regulasi yang ada. Sebab, KPU harus melakukan sensus, pencocokan dan penelitian seluruh kader partai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"KPU kan menggunakan pendekatan sesuai yang diatur UU. Mereka masih merujuk UU Pemilu yang lama bahwa verifikasi harus betul-betul memastikan bahwa syarat-syarat itu harus dipenuhi orang per orang," kata dia.

"Untuk memastikan bahwa KTA yang diserahkan itu benar berarti harus ada sensus, yakni pencocokan dan penelitian. Dengan skala indonesia yang sangat luas dan sangat besar. Kalau betul-betul ingin menegakkan aturan dengan benar ya itulah konsekuensinya," lanjutnya. Sumber : Viva.co.id; http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/5843

APEL PAGI “PEMIMPIN”

Banyuwangi - Apel pagi senin (30/3) berlangsung dengan khidmat, Jamaludin Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi Divisi Sosialisasi selaku pembina/pemimpin apel menerangkan sekaligus berpesan dan mengingatkan kepada seluruh Komisioner dan seluruh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi  tentang Pemimpin.

Jamaludin menerangkan bahwa setiap orang adalah seorang pemimpin. Hal itu dijelaskan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang dapat diartikan setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang harus bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya baik dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu setiap orang harus mampu mengendalikan emosinya dan harus mampu mengkondisikan terhadap perubahan situasional yang terjadi. Karena dikemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. (Hupmas KPU Kab. Banyuwangi)

SEGERA PILIH ANGGOTA KPU

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi II untuk segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau yang biasa disebut fit and proper test kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal tersebut disampaikan dirinya karena menurut Titi, masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017 akan segera berakhir pada 12 April 2017.

“Padahal, nama 14 calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu periode 2017-2022 sudah diserahkan oleh Presiden kepada DPR pada pertengahan Februari 2017 yang lalu,” kata Titi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/3). Titi menuturkan banyaknya agenda politik dan pemilu yang akan dihadapi, seharusnya Komisi II DPR dapat segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu karena transisi dan keberlanjutan kelembagaan KPU dan Bawaslu adalah salah satu kunci sukses dan tantangan, agar Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak untuk pertama kalinya berjalan dengan jurdil dan demokratis.

Jika tidak, dikhawatirkan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 akan mengalami kesulitan dalam hal transisi bila proses uji kelayakan dan kepatutan berhimpitan dengan tenggat berakhirnya masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 pada 12 April. “Apalagi, secara teknis, tidak ada hal yang menghambat Komisi II DPR untuk bisa melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu,” tuturnya.

Read more...

Page 2 of 50

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home