Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

UU Pemilu Jadi Polemik, Mendagri: Beda Tafsir Sah-sah Saja

Kabupaten Sumedang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai polemik yang muncul dari Undang-undang (UU) Pemilu sah-sah saja. Perbedaan pendapat yang muncul menurutnya bisa diuji nantinya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Soal masyarakat beda tafsir, sah-sah saja. Tapi yang berhak menguji apakah undang-undang atau pasal itu bertentangan dengan konstitusi dan menyimpang dari UUD ya Mahkamah Konstitusi (MK) itu sendiri," ujar Tjahjo usai acara halal bihalal di kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (23/7/2017).

Tjahjo pun mempersilakan siapapun yang tidak puas dengan hasil tersebut untuk mengajukan gugatan ke MK. "Silakan ke Mahkamah Konstitusi," sebut Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga menyinggung soal pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan serentak dalam satu waktu (sehari) yang sudah menjadi keputusan MK.

"Itu keputusan MK, hari yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama, apalagi pilpres acuannya harus serentak, karena 20 Oktober (2019) harus pelantikan presiden dan wakil presiden," ujar Tjahjo.

"Melihat keputusan MK jangan sepotong-sepotong harus utuh, tidak ada keputusan MK yang menganulir atau melarang membuat PT ambang batas," ucap Tjahjo menambahkan. (dhn/dhn). Sumber : detik.com

RUU Pemilu Harus Lebih Efisien

Metrotvnews.com, Jakarta : Direktur Lembaga Survei Manilka, Dani Akhyar, menyebut harapan masyarakat cukup tinggi terhadap pembahasan RUU Pemilu. Meski isu ini sempat terpinggirkan akibat adanya kisruh pembubaran ormas.

Dani menyebut dari diskusi grup yang ia lakukan bersama beberapa kalangan, tecermin bahwa masyarakat ingin RUU Pemilu cepat selesai.

"Mereka tidak begitu mengetahui isu-isu krusial yang saat ini diperdebatkan. Namun, masyarakat ingin agar RUU ini segera selesai dan membuat pemilu lebih efektif dan efisien. Terlebih penyelenggaraannya akan serentak," kata Dani dalam diskusi di Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, kemarin.

Tak hanya itu, masyarakat pun menginginkan calon presiden tidak perlu banyak agar tidak memboroskan anggaran, sehingga harapannya selain lebih hemat, pemilu pun berjalan lebih cepat. "Dari sini dapat disimpulkan masyarakat mendukung adanya ambang batas presiden karena tidak ingin pilpres berjalan beberapa putaran. Hal ini sama dengan yang ditakutkan pemerintah jika ambang batas presiden ditiadakan," kata Dani.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut pada 20 Juli--sesuai target baru yang dibuat pemerintah dan pansus RUU Pemilu sudah harus disepakati dan diundangkan.

Menurut Titi, semakin mundur semakin banyak pihak yang tersandera tak terkecuali penyelenggara pemilu. "Harus ada kepastian mengenai infrastruktur hukum bagi pemilu mendatang. Tidak bisa mundur lagi. Silakan jika ingin kembali ke UU lama meski berisiko tinggi. Yang penting harus sudah ada kepastian hukum," kata Titi.

Jika pun harus ada proses pengambilan suara atau voting, Titi meminta prosesnya harus bisa diakses publik secara luas karena masyarakat berhak mengetahui.

Read more...

Quo Vadis RUU Pemilu

PEMBAHASAN RUU Penyelenggaraan Pemilu akhirnya selesai dibahas di tingkat pansus. Ada tiga hasil penting yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Satu di antaranya membawa lima paket isu krusial RUU Pemilu ke sidang paripurna pada Kamis, 20 Juli, untuk diambil keputusan.

Dalam lima paket isu yang ditawarkan, semua fraksi setuju soal sistem pemilu harus terbuka. Hanya, perbedaan signifikan terlihat pada poin ambang batas syarat pencapresan (presidential threshold ), ambang batas perolehan suara parlemen (parliamentary threshold ) , alokasi kursi per dapil, dan metode konversi suara.

Sejak awal konfigurasi kekuatan politik di Senayan terbelah menyikapi isu krusial ini. Apakah ambang batas minimum syarat pencapresan 20-25%, 10-15%, atau tanpa ambang batas (0%). Sementara usulan soal ambang batas parlementer ada perbedaan mencolok, masih stabil di kisaran 3,5%, 4%, dan atau 5%.

Sedangkan soal metode konversi suara menawarkan dua alternatif yakni quota hare atau saint lague  murni. Begitu pun tentang alokasi kursi per dapil, opsinya di seputar 3-10% atau 3-8%. Tak ada perbedaan yang sangat menonjol.

Publik berharap lima paket isu yang akan dibawa ke sidang paripurna DPR menjadi titik kompromi akhir RUU Pemilu yang dramatis. Sebab, jika masih terjadi deadlock , usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk kembali ke UU Pemilu lama Nomor 8/2012 tentang Pemilu bisa jadi kenyataan.

Bukan hanya langkah mundur, UU Penyelenggaraan Pemilu lama juga tak mengatur keserentakan pemilu seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Belum lagi soal ketidakmungkinan menganulir sejumlah poin penting yang sudah ditetapkan Pansus RUU Pemilu. Betapa mubazirnya waktu, anggaran, dan tenaga jika akhirnya Pemilu 2019 dipaksa mengacu pada UU Pemilu lama.

Karena itu, tak ada alasan untuk tidak menyepakati lima paket isu krusial tersebut. Kuncinya adalah political will  untuk menyudahi tarik ulur politik dengan mekanisme voting terbuka di DPR. Ini solusi cerdas ketimbang kembali pada UU Pemilu sebelumnya.

Read more...

Page 2 of 64

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home