Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

Penandatanganan dan Persetujuan Desain dan Materi APK Oleh Partai Politik dan KPU Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi, Rabu (10/10), Penandatanganan dan Persetujuan Desain dan Materi APK Oleh Partai Politik dan KPU dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Banyuwangi pada pukul 15.00 WIB. Instansi/lembaga yang hadir dalam acara tersebut adalah Partai Politik (parpol) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi (Bawaslu). Acara ini dipimpin oleh Bapak Syamsul Arifin (Ketua KPU Banyuwangi) dan Bapak Jamalludin sebagai Ketua Divisi SDM & Parmas. Tujuan dari acara tersebut adalah Menandatangani dan Menyetujui Desain dan Materi APK. Sebelum penandatanganan dilaksanakan, dengan diawasi oleh Bapak Hamim (Ketua Bawaslu Banyuwangi), KPU meminta persetujuan dengan parpol untuk memeriksa kembali desain spanduk dan baliho yang sudah diserahkan kepada KPU. Apakah desain tersebut sudah benar atau belum. Desain yang sudah disetujui kemudian akan dicetak oleh KPU dan diserahkan kepada partai politik.

Pada tahap pemeriksaan desain oleh Bawaslu, KPU, dan partai politik. Bawaslu juga turut memeriksa desain dan materi APK, misalnya; desain yang dimiliki oleh Partai Perindo kurang tepat, karena mencantumkan Logo Komisi Pemilihan Umum. Maka logo tersebut harus dihilangkan.

Selain itu, Bapak Hamim menyatakan, “calon legislatif harus dimasukkan dalam tim kampanye agar bisa kampanye. Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret 2018 s/d 13 April 2019. Iklan kampanye di media cetak maupun media elektronik dilaksanakan selama 21 hari.

Bapak Jamalludin menambahkan, bahwa parpol harus membuat jadwal titik mana saja yang akan dipasang Alat Peraga Kampanye (APK). Agar Bawaslu bisa mengontrol kegiatan tersebut. Pemasangan APK harus memperhatikan Peraturan Daerah, etika, dan estetika. Disamping itu, Beliau juga berharap, agar parpol tidak hanya mengajak untuk mencoblos, tetapi juga bisa memberikan pendidikan politik. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Rakor Sinkronisasi dan Pemantapan Titik Lokasi APK Pemilu Tahun 2019

Banyuwangi, Kamis (4/10), Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi dan Pemantapan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2019” diselenggarakan di Aula KPU Kabupaten Banyuwangi pada pukul 15.00 WIB. Instansi/lembaga yang hadir dalam Rakor tersebut diantaranya; Tim Pelaksana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Tim Kampanye Partai Politik, Peserta Pemilu Perseorangan (DPD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Satpol PP. Rakor ini dipimpin oleh Bapak Syamsul Arifin (Ketua KPU Banyuwangi) dan Bapak Jamalludin sebagai Ketua Divisi SDM & Parmas. Tujuan dari Rakor tersebut adalah agar partai politik dan lembaga/instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu mempunyai kesepakatan bersama perihal peraturan pemasangan APK,  ukuran APK dan titik lokasi pemasangan APK.

Bawaslu menegaskan, “Pemasangan APK tersebut harus sesuai dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi. Tugas Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu, melakukan sinkronisasi dengan Perda, mewujudkan keadilan agar tidak terjadi konflik antar peserta pemilu, dan memberi ruang kepada caleg agar tidak terlalu dibatasi.

Read more...

KPU Banyuwangi Launching Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Banyuwangi - Senin (1/10), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi dan Launching Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP)”. Acara tersebut bertempat di Aula KPU Kabupaten Banyuwangi pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Syamsul Arifin, sebagai Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi. Serta diikuti oleh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), diantaranya: Komandan Distrik Militer (Dandim), Komandan Pangkalan TNI-Angkatan Laut (Danlanal), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Baskebangpol), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Liaison officer partai politik dan PPK Divisi Rencana dan Data Se-Kabupaten Banyuwangi.

Bapak Syamsul Arifin menyatakan, hari ini “Sosialisasi dan Launching Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP)” di launching secara serentak. Seluruh pihak yang berpatisipasi dalam acara ini harus ikut serta dalam sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menurunkan angka Golput. Beliau menegaskan, “tokoh penting seperti Kepala Desa dan Calon Legislatif harus dipastikan sudah masuk DPT”. Selain itu, data kependudukan juga harus diupdate, misalnya: orang yang sudah meninggal dan pemilih pemula sudah harus tercover. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi indentitas ganda pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

Read more...

Page 2 of 151

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home