Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan KPU Provinsi Jawa Timur

Banyuwangi - Bawaslu provinsi Jatim mengadakan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jatim mulai kemarin hingga hari ini Selasa hingga Rabu (29-30/08) yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggara pemilu harus menjaga soliditas antar penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu bukan saling berkompetisi saling menjatuhkan lembaga masing-masing tapi harus saling berkompetisi melayani. Melayani dalam optimalisasi tahapan pemilu, melayani masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Eko Sasmito yang merupakan Ketua KPU Provinsi Jatim dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita semua harus saling melakukan konsolidasi dan harus saling menghargai tupoksi dan kewenangan masing-masing lembaga. Kita selama ini bekerja baik, kerjasama antara KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Jatim juga sangat baik, kendala dilapangan dikoordinasikan secara inten akan persoalan yang terjadi untuk diselesaikan agar penyelenggaraan pemilu berjalan dan tidak teehambat. Berbeda dilapangan juga sering, berbeda pendapat juga pernah, namun koordinasi dengan baik dan intens membuat proses pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, profesionalitas juga terjaga dengan baik, integritas juga tidak diragukan. Oleh karena ini harus dicontoh oleh panwas yang baru dilantik kemarin, pungkasnya.

Read more...

KPU Ingin Seluruh Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Melalui Pemeriksaan Administrasi

Banyuwangi – Dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, seluruh partai politik (parpol) calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 tetap harus melewati fase penetilian administrasi, karena hal itu merupakan amanat undang-undang (UU), Senin (28/8).

Pramono mengatakan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang beberapa waktu lalu telah disahkan, pada tahapan verifikasi parpol terdapat dua istilah yang berbeda. Yakni penelitian administrasi dan verifikasi.

Ia menjelaskan, jika DPR menghendaki parpol yang telah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya tidak perlu melewati tahapan verifikasi, maka pada fase penelitian administrasi seluruh parpol tetap harus melewati fase tersebut.

“Saya kira di undang-undang ini dijelaskan. Terutama pasal 174 dan 178, karena itukan menggunakan 2 istilah yang berbeda. Ada penelitian administrasi, ada verifikasi. Itu jelas ada di 174, dan 178. Tentu ke dua proses itu berbeda, nah karena ada dua istilah tadi, maka penelitian administrasi tentu tetap harus dilakukan,” terang Pramono.

Sementara itu, Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, seluruh parpol yang hendak mendaftarkan sebagai peserta pemilu tetap harus menyerahkan dokumen persyaratan. Hal tersebut penting karena menurut Hasyim selama kurun waktu tertentu, kepengurusan parpol kemungkinan akan mengalami perubahan.

Hasyim melanjutkan, perubahan tersebut perlu diserahkan kepada KPU, sehingga KPU memiliki data yang legal dan faktual terhadap kelengkapan dokumen partai politik, terutama kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Read more...

Pemilu 2019, Penghitungan di TPS Diperkirakan Selesai Pukul 04.00 Subuh

Banyuwangi – Pelaksanaan proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019 diperkirakan akan memakan waktu sampai pukul 04.00 subuh. Hal ini terjadi, jika pemilih dalam satu TPS sebanyak 500 pemilih, dan beban petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan menghitung 5 jenis surat suara sekaligus, Jumat (25/8).

Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 akan menggabungkan dua pemilu, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini berarti, di TPS, para pemilih akan mendapatkan 5 jenis surat suara.

Proses penghitungan surat suara pilpres membutuhkan waktu 1 jam 25 menit. Untuk  surat suara DPD 1 jam 45 menit. Kemudian untuk surat suara DPR RI memakan waktu 2 jam 15 menit. Jika digabungkan antara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota diasumsikan 6 jam 45 menit. Belum lagi penyalinan dari formulir C1 plano ke formulir berita acara hasil penghitungan suara yang masing-masing membutuhkan waktu 25 menit.

“Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi normal, jatuhnya proses (penghitungan suara) itu berakhir pada pukul 03.00 atau 04.00 pagi. Itu kalau tidak ada sengketa, sanggahan, maupun keributan, kondisi normal lah,” ungkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Pramono Ubaid Tanthowi.

Hal tersebut diungkapkan Pramono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pembahasan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (24/7), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Read more...

Page 9 of 76

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home