Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

Uji Coba Nasional SITUNG Pemilihan Umum Tahun 2019

Banyuwangi, (20/3) Uji Coba Nasional Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel Aston dengan dibimbing oleh Bapak Andi Tri Prawono, sebagai kasubag teknis pemilu & hupmas. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bapak Suherman (Anggota KPU Divisi Teknis), Bapak Syaiful Anwar (Anggota KPU Divisi Hukum), Bapak Abdul Faruq Eriyono (Sekretaris KPU), staf KPU serta PPK divisi teknis Se-kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan tersebut adalah simulasi aplikasi SITUNG berbasis web dan berbasis desktop untuk penghitungan suara pemilu tahun 2019. Simulasi ini dilaksakanan oleh staf KPU divisi teknis.

Bapak Andi menjelaskan, penghitungan suara berbasis web digunakan untuk memantau hasil penghitungan suara. Sementara penghitungan suara berbasis desktop untuk memindai formulir C1 serta mengirim hasil pindai formulir C1.

Selain itu Beliau menyarankan agar PPK men-download aplikasi Agregator untuk memudahkan jika terjadi salah input data di tingkat KPPS. Jadi tujuan aplikasi ini adalah untuk mendeteksi kesalahan.

Di samping itu, Bapak Andi menghimbau kepada PPK supaya memahami poin-poin penting untuk menghadapi rekapitulasi. Beliau berharap agar PPK dapat membagikan ilmu kepada anggota lainya. Karena PPK Divisi teknis adalah leading sector dan bertanggungjawab secara mutlak untuk proses rekap di kecamatan.

Kemudian Bapak Suherman menambahkan mengenai saksi saat rekapitulasi berlangsung, saksi yang diundang pada saat rekapitulasi penghitungan suara maksimal 2 (dua) orang yaitu saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden serta saksi dari partai. Disamping itu beliau mengatakan, anggota PPK divisi teknis sebaiknya berkoordinasi dengan logistik perihal plano. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye untuk Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019

Banyuwangi (13/3), Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye untuk Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 diselenggarakan di Banyuwangi Resto. Rapat tersebut adalah koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait seperti Kapolres, Satpol PP, Lanal, Kodim, Bakesbangpol, Kapolsek, Bawaslu dan Kodim. Forkopimda tersebut dihadirkan untuk membahas kampanye rapat umum terkait dengan zona/wilayah yang tidak diijinkan untuk melaksanakan kampanye rapat umum.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua KPU, Bapak Syamsul Arifin. Beliau menyatakan, pada tanggal 1 April 2019 surat suara presiden dan legislatif akan didistribusikan di seluruh kecamatan di kabupaten Banyuwangi. Beliau juga mengatakan bahwa kampanye rapat umum adalah rapat terbuka yang dilaksanakan 14 (empat belas) hari menjelang hari tenang. Sementara kampanye di media elektronik adalah 21 (dua puluh satu) hari menjelang masa tenang. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU ingin meminta masukan dari Forkopimda setempat untuk menentukan zona kampanye rapat umum.

Kemudian secara lebih rinci Bapak Jamalludin selaku Divisi SDM, Parmas & Sosdiklih meminta masukan kepada Forkopimda untuk berupaya agar adil dan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena Banyuwangi berpatok pada zona DPRD. Terkait dengan ini maka jumlah pelaksanaan rapat umum tiap partai politik adalah 2 (dua) kali. Sementara itu, beliau juga meminta masukan terkait dengan fokus titik kampanye dan perizinan.

Bapak Kohar (Baskebangpol) mengatakan, harus ada Surat Keputusan (SK) untuk tim kampanye. Karena jika tidak ada SK maka tidak ada yang mobilisasi masa dan relawan. Terkait ini, dalam Peraturan Daerah sudah diatur mengenai tempat terbuka yang dapat dilaksanakan untuk kampanye rapat umum diantaranya, lapangan, stadion, dan alun-alun. Tetapi hal ini belum mendapatkan penguatan lagi. Kemudian terkait kampanye akbar, harus disiapkan legalitasnya agar tertib. Beliau juga menyatakan, tanggal 24 maret 2019 sudah di plot untuk masing-masing pasangan calon dan rencana tempat untuk kampanye.

Saran selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sumartono (Polres Banyuwangi). Beliau menyarankan, sebaiknya KPU sudah mempunyai rencana tempat untuk kampanye rapat umum. Kemudian rencana tersebut diajukan kepada pemerintah kabupaten (pemkab). Sehingga PEMKAB dapat menentukan zona yang dilarang. Beliau menambahkan, Polres Banyuwangi sudah menyiapkan 850 personil untuk pengamanan.

Kemudian Beliau mengatakan, pada masa kampanye akan diselenggarakan patroli skala besar yang diikuti oleh Polri dan Satpol PP. Pada masa tenang, Bawaslu meminta Satpol PP untuk menurunkan APK dengan didampingi oleh Polisi. Serta pada masa coblos berencana untuk mengadakan simulasi coblos pada tanggal 20 Maret 2019.

Jadi kesimpulan dari koordinasi ini adalah, Bapak Jamalludin menyetujui untuk mengajukan zona tempat kampanye rapat umum kepada Bupati Banyuwangi, agar PEMKAB dapat menentukan zona untuk kampanye. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Simulasi KPPS Awali Kegiatan Bimtek TUNGSURA Hari Kedua

Banyuwangi (13/3), Bimtek hari kedua pada tanggal 13 Maret 2019 diselenggarakan di Hotel El-Royale Banyuwangi dengan dipimpin langsung oleh Bapak Suherman sebagai divisi teknis. Bimtek tersebut lebih berorientasi kepada penerapan/praktek simulasi KPPS yang diperankan oleh PPK. Dalam hal ini PPK berperan sebagai KPPS 1 sampai dengan KPPS 7. Masing-masing KPPS menjalankan tugasnya masing-masing sebagai saksi, pengawas TPS, dan KPPS.

Dalam bimtek tersebut, pemilih mempunyai permasalahan masing-masing yang harus diselesaikan oleh petugas KPPS. Diantaranya, perlakuan dan penyelesaian masalah oleh KPPS dalam menghadapi pemilih disabilitas dan pemilih yang tidak bisa mencoblos karena sakit.

Kemudian setelah pemungutan selesai, dilanjutkan dengan penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah  yang dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Tupoksi KPPS dalam perhitungan suara diantaranya, petugas KPPS yang membacakan suara sah/tidak sah, KPPS yang berperan sebagai saksi, dan KPPS yang melakukan perhitungan suara di plano.

Setelah kegiatan pra dan pasca pencoblosan dilaksankan, Bapak Suherman dan PPK Se-Kabupaten Banyuwangi mengevaluasi kegiatan simulasi agar pada hari pencoblosan bisa meminimalisir masalah yang terjadi di KPPS.

Evaluasi tersebut antara lain, petugas KPPS harus memberikan pengarahan dengan jelas kepada pemilih agar tidak terjadi kericuhan di TPS, masing-masing anggota KPPS harus memahami tugas dan fungsi serta menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing agar proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi dapat berjalan sesuai regulasi. Apabila terjadi salah tulis ketika rekap, maka harus dicoret. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Page 8 of 171

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home