Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

PPK Mulai Bangun Kesepahaman dengan PPS

PPK Mulai Bangun Kesepahaman dengan PPS

Banyuwangi – Usai pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Banyuwangi, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (25/11), bertempat di aula Universitas Banyuwangi (Uniba), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Banyuwangi melakukan koordinasi dan memberikan arahan serta pemahaman kepada jajaran PPS di wilayah kerja masing-masing.

Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Jamaludin mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PPK dan PPS demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) Tahun 2018.

Jamaludin mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 17 huruf m dan Pasal 20 huruf u UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa PPK dan PPS bertugas untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK atau PPS kepada masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa, sebelum PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi tugas dan wewenangnya kepada masyarakat maka terlebih dahulu PPK dan PPS memahami secara baik apa saja yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS.

“Dengan pemahaman yang baik akan tugas, wewenang dan kewajiban maka pelaksana di tingkat kecamatan, desa/kelurahan harapannya adalah dapat bekerja secara profesional” kata Jamaludin.

Seperti halnya yang dilakukan oleh PPK Kalipuro, dalam kegiatan koordinasi bersama PPS di wilayah kerjanya, Selasa (28/11). Ketua PPK Kalipuro Hadi Slamet menyampaikan pentingnya pemahaman seluruh anggota PPK dan PPS tentang tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing agar pelaksanaan Tahapan Pilgub sesuai dengan kaidah atau aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tujuan pemahaman tugas, wewenang dan kewajiban tersebut agar PPK dan PPS dapat menyelesaian pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” katanya. (Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Banyuwangi&PPK Kalipuro)

MENCIPTAKAN PILKADA SERENTAK YANG BERKUALITAS

MENCIPTAKAN PILKADA SERENTAK YANG BERKUALITAS

Oleh : Jamaludin, M.Pd.I

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Penanggung Jawab Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat

Reformasi kehidupan politik negara Indonesia telah berubah, baik di tingkat pusat hingga di daerah. Otonomi daerah yang pelaksanaannya dijiwai asas otonomi dan demokratisasi telah merevitalisasi kedaulatan rakyat di daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengurus rumah tangganya, termasuk dalam hal rakyat di daerah berdaulat memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota (kepala daerah dan wakil kepala daerah) secara langsung.

Dalam kehidupan berdemokrasi, terdapat nilai-nilai demokrasi yang perlu dikembangkan diantaranya, kebebasan (freedom), kemandirian (independence), persamaan (equality), keterwakilan (representative), aturan yang mengikat secara luas setiap warga negara (majority rule citizenship). Mewujudkan Pemilihan yang berkualitas adalah koheren yaitu bagaimana seluruh komponen penyelenggara Pemilihan dan stakeholder terkait melaksanakan peran masing-masing agar tercipta demokrasi substansial dari penyelenggaraan Pemilihan.

Read more...

Banyak Negara Belajar Pemilu ke Indonesia

Dikutip dari : www.rumahpemilu.org

Banyak Negara Belajar Pemilu ke Indonesia

Banyuwangi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, masyarakat Indonesia patut berbangga dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sistem dan managemen pemilu Indonesia diadopsi negara seperti Myanmar, Malaysia, Tunisia, Kamboja, Filipina, dan Timor Leste.

“Kita dihargai banyak negara karena mengatur begitu banyak hal,” kata Arief  pada diskusi media di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (23/11).

Arief menjelaskan, Myanmar salah satu negara yang banyak belajar dengan Indonesia. Pascatransisi dari pemerintahan militeristik, Myanmar menyelenggarakan pemilu. Pemilu Indonesia menjadi model pembelajaran.

Lalu, selain Myanmar, ada Malaysia. Negara parlementer ini mengadopsi regulasi kampanye dan anggaran pemilu Indonesia.

“Tunisia, mengadopsi regulasi pemilu akses. Di PKPU (Peraturan KPU), aturan TPS (Tempat Pemungutan Suara) akses itu lengkap. Pintu harus lebar sekian sampai sekian meter, harus ada huruf braille, dan sebagainya,” ujar Arief.

Selain itu, sistem informasi kepemiluan seperti Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dipelajari oleh beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Timor Leste, dan Kamboja.

“Saya bertemu dengan negara-negara se Asia Tenggara. Filipina, Timor Leste, akan mngirim stafnya ke Indonesia untuk belajar sistem informasi yang digunakan dalam pemilu. Ada juga Kamboja, dia minta KPU RI melatih anggotanya,” kata Arief.

Dampak yang akan dirasakan oleh lembaga kepemiluan di Indonesia, menurut Arief, adalah ditariknya bantuan dana asing untuk pengembangan demokrasi di Indonesia. Dana dialihkan ke negara-negara krisis demokrasi.(rumahpemilu&teknis dan hupmas sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi)

Page 55 of 145

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home