Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

PKPU TENTANG REKAPITULASI PEMILU 2019

Banyuwangi, kpud-banyuwangikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. PKPU Nomor 4 Tahun 2019 ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 395 ayat (1), Pasal 400 ayat (1), Pasal 404 ayat (1), dan Pasal 408 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 ini dapat diunduh di bawah ini.

KPU RI Adakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 di Banyuwangi

Banyuwangi, (19/2) bertempat di Hotel El-Royale Kabat Banyuwangi, KPU Republik Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019. Sasaran dalam sosialisasi tersebut adalah kaum muda/generasi milenial Se-Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh komunitas-komunitas proaktif di Banyuwangi. Kegiatan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi diantaranya; Bapak Syamsul Arifin, Bapak Jamalludin, Bapak Suherman, Ketua Bawaslu Jawa Timur, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Sekretaris KPU Kabupaten Banyuwangi, Tim KPU Provinsi Jawa Timur, 3 (tiga) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabat, Serta staf KPU Banyuwangi. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama menanamkan kesadaran pada generasi milenial untuk berperan dalam pemilu tahun 2019.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Ketua KPU Banyuwangi, Bapak Syamsul Arifin. Beliau memberikan sekapur sirih mengenai persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi menjelang pemilu. Beliau mengatakan, seluruh warga negara mempunyai hak suara untuk menentukan suksesi pemilu.

Setelah kegiatan ini dibuka, Ibu Ira Rahmawati sebagai moderator dan Bapak Jamalludin sebagai penaggungjawab Divisi SDM & Parmas serta Anggota Komisi II DPR RI, Ibu Hj. Nihayatul Wafiroh, MA. sebagai narasumber memberikan materi tentang pemilu tahun 2019.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut menjelaskan mengenai perbedaan pemilu pada tahun 2014 dan 2019. Beliau mengatakan, pemilu tahun 2019 adalah pemilu terumit di dunia. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Ibu Nihayatul Wafiroh menjelaskan secara detail tentang jenis surat suara dan warna surat suara, tata cara mencoblos yang benar,  perbedaan money politic dan political cost, serta tugas DPR dan DPD. Beliau menekankan bahwa pemilu tahun 2014 dilaksankan secara terpisah untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden. Sedangkan pada pemilu tahun 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak.

Beliau menegaskan, Pemilu adalah hak semua bangsa, termasuk difabel dan tuna netra. Bagi pemilih tuna netra, disediakan kertas suara dengan huruf Braile.

Kemudian Penanggungjawab Divisi SDM & Parmas menjelaskan materi mengenai pemilu, penyelenggara pemilu, asas pemilu, dan langkah menjadi pemilih cerdas. Pesan utama yang disampaikan Bapak Jamalludin adalah, generasi milenial harus kritis dan cerdas dalam menentukan pemimpin. Karena kaum muda adalah agent of change di lingkunganya masing-masing. Diharapkan juga, kaum muda yang mengikuti sosialisasi ini dapat meneruskan pesan kepada saudara/temannya untuk dapat berperan serta dalam pemilu dengan menggunakan hak suara pada hari Rabu, Tanggal 17 April tahun 2019. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

PKPU TENTANG TUNGSURA PEMILU 2019

Banyuwangi, kpud-banyuwangikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. PKPU Nomor 3 Tahun 2019 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (3), Pasal 367 ayat (2), Pasal 386 ayat (4), Pasal 387 ayat (4), dan Pasal 389 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 ini dapat diunduh di bawah ini.

(Hupmas KPU Banyuwangi)

File Download
FileFile size
Download this file (PKPU 3 THN 2019.pdf)PKPU 3 THN 2019.pdf99103 Kb

Page 5 of 164

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home