Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

PEMILU 2019, PEMILIH YANG PINDAH TPS BERPOTENSI HANYA DAPAT MEMILIH CAPRES-CAWAPRES

Source: http://rumahpemilu.org/id/pemilu-2019-pemilih-yang-pindah-tps-berpotensi-hanya-dapat-memilih-capres-cawapres/

Created by: Amalia Salabi

Banyuwangi, www.kpud-banyuwangikab.go.id - Aturan mengenai syarat memilih, cara menggunakan hak pilih, dan aturan mengenai pindah tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara tertuang di dalam Pasal 348 Undang-Undang (UU) No.7/2017. Di dalam pasal tersebut, dasar utama atau syarat memilih wajib yakni memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Pada intinya, siapa pun yang dapat menyerahkan KTP elektronik asli kepada petugas di TPS tak akan kehilangan hak untuk memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.

Namun, kembali seperti Pemilu 2004, pemilih yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu kecamatan, bila pada hari pemungutan suara akan menggunakan hak pilihnya di TPS di provinsi yang berbeda, tak bisa memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR provinsi, DPR kabupaten/kota, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Kalau pindah provinsi, akan dapat surat suara untuk presiden saja. Misal, seorang pemilih dari DKI Jakarta pindah ke Papua. Dia hanya dapat surat suara untuk presiden dan wakil presiden saja. Kalau di luar negeri, dia dapat dua,” kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan, pada Uji Publik Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) di Gambir, Jakarta Pusat (5/12).

Pemilih tetap akan diberikan surat suara Pemilihan Anggota DPR RI dan DPR provinsi jika pindah TPS di kabupaten/kota di provinsi dan daerah pemilihan (dapil) yang sama. Pemilih juga tetap akan diberikan surat suara Pemilihan Anggota DPD jika pindah TPS di kabupaten/kota di provinsi yang sama. Untuk Pemilihan Anggota DPR kabupaten/kota, hanya pemilih yang pindah TPS di kecamatan yang berbeda dalam kabupaten/kota dan dapil yang sama yang akan diberikan surat suara.

Read more...

TAK ADA COKLIT UNTUK DAFTAR PEMILIH PEMILU 2019 DI 171 DAERAH PILKADA SERENTAK 2018

http://rumahpemilu.org/id/tak-ada-coklit-untuk-daftar-pemilih-pemilu-2019-di-171-daerah-pilkada-serentak-2018/

Created by: Amalia Salabi

Banyuwangi, www.kpud-banyuwangikab.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan, mengatakan bahwa KPU RI memutuskan untuk meniadakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) sebagai salah satu cara memutakhirkan daftar pemilih Pemilu 2019 di 171 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Alasannya, efisiensi dana, waktu, dan sumber daya.

“Coklit untuk Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 itu tidak berbeda jauh. Jadi, kami pikir coklit tidak begitu diperlukan. Kalkulasi kami kalau yang menyelenggarakan Pilkada 2018 tidak melakukan coklit untuk 2019,  hampir 1 triliun efisiensinya,” terang Viryan pada acara Uji Publik Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) di Gambir, Jakarta Pusat (5/12).

Meski demikian, lanjut Viryan, KPU akan tetap melakukan penyesuaian terhadap daftar pemilih. Salah satu yang akan disesuaikan yaitu pemilih dengan surat keterangan (suket). Rumus Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 yakni, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 dikurangi pemilih suket ditambah pemilih pemula.

Read more...

KPU BANYUWANGI BIMTEK PPK TERKAIT PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

Banyuwangi, www.kpud-banyuwangikab.go.id Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi (KPU Banyuwangi), Selasa (5/12), bertempat di Aula Kantor KPU Banyuwangi telah mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap Ketua dan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banyuwangi terkait Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 (Pilgub Jatim 2018).

Bertindak selaku pemateri (narasumber) pada acara tersebut adalah Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, Dwi Anggraini Rahman (Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik) dan Suherman (Divisi Teknis Penyelenggaraan) serta Abdul Faruq Eriyono (Sekretaris KPU Kabupaten Banyuwangi).

Sekretaris KPU Banyuwangi, Abdul Faruq Eriyono menjelaskan materi terkait mekanisme pembentukan Sekretariat PPK dan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017.

Abdul Faruq Eriyono berpesan agar PPK dan PPS dapat berkomunikasi dengan baik dengan Camat maupun Kepala Desa/Lurah masing-masing dalam penunjukan Sekretaris beserta Staf Sekretariat PPK maupun PPS.

Read more...

Page 5 of 102

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home