Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

HARI PERTAMA PENDAFTARAN PPK DAN PPS, SUDAH ADA PELAMAR YANG MENDAFTAR

Foto : Hari pertama penyerahan berkas pendaftar calon anggota PPK dan PPS, Kamis (12/12), Hafida Islami Mahardika (Petugas penerima berkas persyaratan calon anggota PPK dan PPS) sedang memeriksa berkas persyaratan pendaftar di Ruang Peyananan Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi – Animo masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk berperan aktif pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Tahun 2018 sudah mulai nampak. Hal ini ditandai dengan sudah adanya pelamar yang mendaftar sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di hari pertama masa penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kamis (12/10), ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi.

Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, Divisi Teknis, Suherman, mengatakan bahwa kegiatan talk show berkaitan dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 dan Pilgub Jawa Timur Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Selasa (10/10) yang sempat menyinggung materi tahapan pembentukan badan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, desa/kelurahan efektif sampai kepada masyarakat.

“Kami bersyukur bahwa masyarakat dapat memberikan respon secara positif dari kegiatan sosialisasi yang intens kami lakukan” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, Divisi SDM dan Parmas, Jamaludin, mengatakan pada talk show dengan tema “Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc” di radio Mandala FM, Kamis (12/12), persyaratan untuk menjadi calon anggota PPK dan PPS terbilang mudah, hanya saja yang perlu diperhatikan oleh para calon pelamar ialah persyaratan terkait tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan belum pernah menjabat sebagai PPK dan PPS selama 2 (dua) kali periode pada tingkatan yang sama.

Petugas penerima berkas pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, Hafida Islami Mahardika, mengaku sudah menerima berkas persyaratan pendaftar calon anggota PPK dan PPS pada siang hari, sekitar pukul 13.30 WIB.

Sebagai informasi, pada penyelenggaraan Pilgub Jatim 2018, KPU Kabupaten Banyuwangi akan merekrut PPK yang akan bertugas di 25 kecamatan sebanyak 125 orang dan sebanyak 651 orang yang akan bertugas di desa/kelurahan sebagai PPS. (Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Banyuwangi)

KPU BANYUWANGI, TALK SHOW PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PILGUB JATIM 2018

Foto : Jamaludin (Anggota KPU Kab. Banyuwangi/Divisi SDM dan Parmas) menyampaikan sosialisasi dalam talk show dengan tema “Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc” di radio Mandala FMFoto : Jamaludin beramah tamah dengan Dina (Penyiar Mandala FM) usai menggelar talk show dengan tema “Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc”

 

 

 

 

 

 

Banyuwangi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, Kamis (12/10) melakukan talk show di Radio Mandala FM Banyuwangi dengan tema “Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc” pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Tahun 2018. Talk show yang di sampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Jamaludin tersebut dilaksanakan bertepatan dengan hari pertama pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Jamaludin pada talk show tersebut menyampaikan beberapa hal atau persyaratan terbaru untuk menjadi anggota PPK dan PPS, diantaranya syarat usia pendaftar menjadi 17 (tujuh) belas tahun, bebas dari penyalahgunaan narkotika, dan tidak pernah menjabat sebagai anggota PPK dan PPS selama 2 (dua) periode dalam tingkatan yang sama.

“Terakit periodeisasi PPK dan PPS ditentukan yaitu periode pertama adalah tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, sedangkan periode kedua tahun 2010 sampai dengan 2014” katanya.

Pada kesempatan tersebut terdapat penelpon (pendengar) yang antusias untuk mengetahui apa saja tugas, wewenang dan kewajiban PPK/PPS pada Pilgub. Jamaludin pun menjelaskan tugas-tugas serta wewenang tersebut dengan membacakan secara rinci sesuai dengan tugas, wewenang serta kewajiban PPK/PPS sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015. (Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Banyuwangi)

PDIP SERAHKAN BERKAS KEANGGOTAAN PARPOL DIDAMPINGI PENARI GANDRUNG

Banyuwangi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rabu (11/10), menyerahkan berkas persyaratan keanggotaan Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di hari kesembilan masa pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi.

Ada hal yang unik saat Pengurus DPC PDI-P Banyuwangi menyerahkan berkas keanggotaan, yaitu mereka diiringi oleh penari gandrung. Seperti diketahui gandrung merupakan seni tari (icon) Kabupaten Banyuwangi yang dijuluki sebagai “The Sunrise of Java”.

Berkas keanggotaan Parpol berlambang banteng bermoncong putih tersebut diterima langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, Edi Saiful Anwar beserta operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Kabupaten Banyuwangi yang bekerja keras demi melayani calon peserta Pemilu.

Ketua DPC PDI-P Kabupaten Banyuwangi, Made Cahyana Negara, mengatakan penyerahan berkas tersebut dilakukan serentak berdasarkan perintah (instruksi) dari pengurus DPP.

“sudah ada instruksi dari DPP bahwa seluruh DPC serentak menyerahkan berkas keanggotaan ke KPU Daerah” katanya. (Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Banyuwangi)

Foto : Divisi Hukum KPU Kabupaten Banyuwangi, Edi Saiful Anwar menerima berkas keanggotaan dari Pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Banyuwangi

Foto : Pengurus DPC PDI-P Banyuwangi mendatangi Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi diiringi dengan penari Gandrung. Gandrung sebagai seni tari (icon) Kabupaten Banyuwangi yang dijuluki sebagai “The Sunrise of Java”

Page 1 of 76

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home