Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

Divisi SDM & Parmas Optimis Partisipasi Masyarakat Akan Meningkat Pada Pemilu Tahun 2019

 

Banyuwangi, (21/2) Talk Show dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2019 di Radio GBS Glagah, Banyuwangi dibawakan oleh Bapak Jamalludin, sebagai penanggungjawab Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) & Partisipasi Masyarakat (Parmas). Talk Show yang membahas tentang kewajiban tiap warga negara Indonesia untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil rakyat pada pemilu tahun 2019 dimulai dengan penjelasan gambaran umum pemilu mulai tahun 2014 sampai dengan 2019.

Penanggung jawab Divisi SDM & Parmas menyatakan, pada pemilu tahun 2014 hanya mencoblos satu suara saja. Pemilu tahun 2015 memilih Bupati/Wakil Bupati. Sedangkan pada tahun 2018 memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pada tahun 2019 masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat diataranya; DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pemilih.

Beliau berkata, daftar pemilih tetap (DPT) di Banyuwangi sebanyak 1.317.581 orang. Sehingga Banyuwangi tergolong Kabupaten yamg mendapat perhatian khusus karena mempunyai jumlah DPT yang besar.

Bapak Jamalludin optimis, animo masyarakat dalam pemilu tahun 2019 semakin meningkat. Karena beliau yakin, masyarakat Banyuwangi semakin cerdas, ilmu pengetahuan, dan pendidikannya semakin bagus. Sehingga Bapak Jamalludin yakin masyarakat yang cerdas pasti bisa menentukan pemimpin yang baik pada pemilu tahun 2019.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari fakta pemilu pada tahun sebelumnya, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018, partisipasi masyarakat meningkat sebesar 5%, dari pemilihan Bupati/Wakil Bupati, yaitu jatuh pada angka 64,74 %. Maka Penanggungjawab Divisi SDM & Parmas yakin, partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 akan meningkat.

Bapak Jamalludin menyampaikan, setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menentukan nasib negaranya pada pemilihan umum tahun 2019. Karena pemilu merupakan bagian dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan salah satu bentuk negara berdaulat. Negara berdaulat, rakyat kuat. Jadi pastikan untuk memberikan hak suara pada hari Rabu, Tanggal 17 April tahun 2019. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Kaum Milenial Sebagai Agen Informasi

Banyuwangi, (20/2) Rangkaian kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi pada kesempatan kali ini bertempat di Kampus Universitas Airlangga (UNAIR) Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Sosialisasi yang dipimpin oleh Penanggungjawab Divisi SDM & Parmas, Bapak Jamalludin tersebut mengangkat tema “Sosialisasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”. Narasumber kegiatan ini adalah Bapak Bambang Wiyanto sebagai Perwira Bantuan Hukum di Polres Banyuwangi, serta Bapak Wiyono dari BAKESBANGPOL. Sosialisasi yang berlangsung pada pukul 15.00 WIB tersebut juga dihadiri oleh 8 (delapan) dosen UNAIR dan mahasiswa/mahasiswi UNAIR.

Dalam kegiatan ini, Bapak Jamalludin yang sekaligus bertindak sebagai moderator menyatakan, “karena mahasiswa/mahasiswi adalah insan yang berpendidikan, maka tidak boleh golput.” Mengingat mahasiswa/mahasiswi adalah kaum milenial yang berperan sebagai agent of information di lingkunganya. Maka setidaknya setelah sosialisasi ini berlangsung, mahasiswa/mahasiswi dapat meneruskan informasi yang didapat dalam sosialisasi kepada teman-temanya. Mengingat jumlah pemilih pemula cukup besar, yaitu sekitar 42 (empat puluh dua) juta pemilih.

Adapun Bapak Wiyono menjelaskan, salah satu ciri demokrasi adalah adanya lembaga pemilu. Berdasarkan pancasila, pemilu adalah tanggung jawab setiap warga negara. Pemilu merupakan gerbang bangsa Indonesia untuk menentukan pemimpin. Pemilu dapat dikatakan sukses jika memenuhi 3 (tiga) hal diantaranya; proses pendaftaran bakal calon harus damai, aman, dan sejahtera. Karena jika prosesnya indah, maka hasilnya juga indah, pemilu sukses jika pada saat pemungutan suara menganut asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), serta hasil dari pemilu dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pesan beliau, pilihan boleh berbeda, kesatuan harus dijaga. Siapapun yang menjadi Presiden harus diterima dengan lapang dada. Karena kita semua bersaudara dan satu keluarga besar Indonesia.

Penjelasan selanjutnya oleh Bapak Bambang Wiyanto, beliau menjelaskan tentang dampak media sosial (medsos) jika dilihat dari pandangan hukum. Pengguna media sosial membawa dampak hukum jika tidak digunakan secara bijak. Jika konten di medsos mengadung sara dan hoax, maka terancam UU ITE dan dipenjara 6 (enam) tahun. Karena jejak digital tidak bisa dihapus, kepolisian punya alat untuk mendeteksi jejak digital tersebut.

Maka dari itu, tetap harus mematuhi aturan yang berlaku agar pesta demokrasi berlangsung dengan tertib dan aman.

Beliau berpesan, agar mahasiswa/mahasiswi UNAIR menjadi pelopor untuk keberhasilan pemilu. Hal ini bisa dimulai dari diri sendiri dengan tidak golput. Karena orang yang golput adalah orang yang putus asa dan tidak mempunyai pilihan. Selain itu, maksud pelopor dalam hal ini adalah mahasiswa/mahasiswi diharapkan bisa menjadi pelopor bagi keluarganya/lingkunganya untuk mensosialisasikan pemilihan umum tahun 2019 dan tata cara mencoblos yang benar.

Demikian kegiatan sosialisasi ini berlangsung, kegiatan ini ditutup dengan closing statement dari Bapak Jamalludin, Beliau menyatakan, setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya, one person one choice. Jadi satu orang satu suara. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

PKPU TENTANG REKAPITULASI PEMILU 2019

Banyuwangi, kpud-banyuwangikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. PKPU Nomor 4 Tahun 2019 ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 395 ayat (1), Pasal 400 ayat (1), Pasal 404 ayat (1), dan Pasal 408 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 ini dapat diunduh di bawah ini.

Page 9 of 168

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home