Banyuwangi (13/3), Bimtek hari kedua pada tanggal 13 Maret 2019 diselenggarakan di Hotel El-Royale Banyuwangi dengan dipimpin langsung oleh Bapak Suherman sebagai divisi teknis. Bimtek tersebut lebih berorientasi kepada penerapan/praktek simulasi KPPS yang diperankan oleh PPK. Dalam hal ini PPK berperan sebagai KPPS 1 sampai dengan KPPS 7. Masing-masing KPPS menjalankan tugasnya masing-masing sebagai saksi, pengawas TPS, dan KPPS.

Dalam bimtek tersebut, pemilih mempunyai permasalahan masing-masing yang harus diselesaikan oleh petugas KPPS. Diantaranya, perlakuan dan penyelesaian masalah oleh KPPS dalam menghadapi pemilih disabilitas dan pemilih yang tidak bisa mencoblos karena sakit.

Kemudian setelah pemungutan selesai, dilanjutkan dengan penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah  yang dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Tupoksi KPPS dalam perhitungan suara diantaranya, petugas KPPS yang membacakan suara sah/tidak sah, KPPS yang berperan sebagai saksi, dan KPPS yang melakukan perhitungan suara di plano.

Setelah kegiatan pra dan pasca pencoblosan dilaksankan, Bapak Suherman dan PPK Se-Kabupaten Banyuwangi mengevaluasi kegiatan simulasi agar pada hari pencoblosan bisa meminimalisir masalah yang terjadi di KPPS.

Evaluasi tersebut antara lain, petugas KPPS harus memberikan pengarahan dengan jelas kepada pemilih agar tidak terjadi kericuhan di TPS, masing-masing anggota KPPS harus memahami tugas dan fungsi serta menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing agar proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi dapat berjalan sesuai regulasi. Apabila terjadi salah tulis ketika rekap, maka harus dicoret. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Banyuwangi (12/3), Rapat Koordinasi Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Serta Penerapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel El-Royale Banyuwangi selama 2 (dua) hari pada tanggal 12 Maret sampai dengan 13 Maret. Bimtek tersebut turut dihadiri Ketua KPU, Bapak Syamsul Arifin dan 4 (empat) anggota KPU yang membidangi masing-masing divisi serta Kasubag Bidang teknis, SDM & Parmas, Bapak Andi Tri Prawono. Bimtek ini dimaksudkan untuk menggodok persiapan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam melaksanakan pencoblosan dan pasca pencoblosan.

Sebelum bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan oleh Bapak Suherman. Bapak Syamsul Arifin yang membindangi keuangan, umum, dan logistik menyampaikan benang merah mengenai persiapan-persiapan yang sudah dilaksankan. Diantaranya, pelipatan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019. Selain itu beliau mengingatkan kepada PPK bahwa tambahan surat suara sebesar 2 % per tempat pemungutan suara (TPS). Beliau menghimbau agar PPK sampling/mengecek surat suara DPRD Kabupaten terelebih dahulu sebelum surat suara tersebut sampai di Kecamatan masing-masing. Hal ini dilakukan agar surat suara tidak ketukar antar daerah pemilihan (dapil). Beliau berkata, target divisi logistik pada tanggal 1 April surat suara sudah didistribusikan.

Kemudian Bapak Syamsul Arifin menyatakan, pada prisipnya akan diselenggarakan bimtek susulan mengenai pra pencoblosan dan pasca pencoblosan. Sementara itu terkait dengan hologram, sudah diberi oleh KPU RI. Jadi pada dasarmya kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum ini paralel antara divisi teknis dan logistik.

Setelah itu Bapak Jamalludin, penanggungjawab divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih   menyatakan, bahwa PPK harus melaksanakan sosialisasi, minimal 5 (lima) kali dalam satu bulan untuk yang non anggaran. Terkait dengan KPPS, pastikan KPPS yang sudah terbentuk itu terpenuhi. KPPS akan dilantik pada tanggal 28 April 2019. Sementara pada tanggal 28 Maret 2019 PPK harus sudah menyusun jadwal bimtek untuk KPPS. Beliau juga akan mengadakan supervisi perihal bimtek di beberapa desa.

Penjelasan berikutnya dari divisi data & informasi oleh Ibu Dwi Anggraini. Beliau berkata, karena jadwal tahapan rekap di kecamatan mundur. Maka beliau meminta agar data-data dipersipakan dengan lebih matang. Selain itu Beliau berkata, akan mengadakan rakor setelah pleno DPTB yang kedua.

Disambung oleh Bapak Edi Syaiful Anwar, divisi hukum & pengawasan. Akan ada satu bimtek lagi mengenai permasalahan hukum di hari pelaksanaan pencoblosan dan setelahnya. Maka dari itu beliau menghimbau agar divisi hukum mapping permasalahan hukum yang terdapat di masing-masing kecamatan.

Kemudian memasuki kegiatan inti, Bapak Suherman memberi pemahaman kepada PPK agar PPS dan KPPS memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Contohnya, beliau mengingatkan kembali jam operasional TPS, urutan surat suara yang pertam akali dibaca hingga yang terakhir, yaitu muai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD dan Kabupaten, mengenai jumlah Formulir C1, diantaranya C1 PPWP, C1. DPR, C1. DPD, macam-macam daftar hadir seperti DPT, DPTB, dan DPK. Beliau menyatakan,  Kode A itu DPT, sedangkan TUNGSURA, model C.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa tahapan rekap di kecamatan dimulai tanggal 18-27 april 2018. skema rekap di tingkat kecamatan jangan diserahkan kepada satu orang, tetapi kepada tim. Kemudian kegiatan bimtek dilanjutkan dengan simulasi pengisian formulir C1 oleh semua PPK.

Di akhir bimtek hari pertama, Bapak Suherman berkata, akan diadakan bimtek secara berjenjang untuk PPK terkait dengan TUNGSURA. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Jumlah pemilih pemula yang signifikan di Kabupaten Banyuwangi merupakan dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan sosialisasi di Ponpes Darussalam. Sosialisasi yang dihadiri oleh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darussalam, Bapak Andrianus Yansen Pale (Bawaslu Banyuwangi), Bapak Syaiful Salam (DISPENDUKCAPIL), Bapak Syamsul Arifin (Ketua KPU), Bapak Suherman (Komisioner Divisi teknis) serta Bapak Jamalludin (Komisinoner Divisi SDM, Parmas & Sosdik) bertujuan agar satriwan dan santriwati mendapatkan pendidikan pemilih sebagai pemilih pemula.

Bapak Syaiful Salam menghimbau, satriwan dan santriwati yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk membuat KTP elektronik. Karena jika sudah mempunyai KTP-el maka bisa mencoblos.

Sementara Bawaslu memberikan pengetahuan tentang pendidikan pemilih kepada anak-anak agar peduli terhadap pemilihan umum dan tidak antipati kepada politik. Sekelumit peran Bawaslu juga dijelaskan agar siswa-siswi mengetahui kedudukan Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Bawaslu menghimbau kepada  anak-anak untuk proaktif. Jika pada tgl 17 april 2019 menemukan pelanggaran, bisa dilaporkan kepada pengawas TPS. Beliau berpesan, “pemilu tinggal 41 (empat puluh satu) hari lagi. Jangan lupa datang ke tps untuk mencoblos.”

Di akhir sosialisasi, Bapak Jamalludin menunjukkan specimen surat suara pemilu tahun 2019 dengan menjelaskan masing-masing surat suara, warna surat suara, dan tata cara mencoblos. Hal ini untuk dalam rangka memberikan pendidikan pemilih dan menanamkan kesadaran bahwa pemilu itu penting, sebagai upaya mengamalkan UUD 1945. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)