Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye untuk Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019

Banyuwangi (13/3), Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye untuk Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 diselenggarakan di Banyuwangi Resto. Rapat tersebut adalah koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait seperti Kapolres, Satpol PP, Lanal, Kodim, Bakesbangpol, Kapolsek, Bawaslu dan Kodim. Forkopimda tersebut dihadirkan untuk membahas kampanye rapat umum terkait dengan zona/wilayah yang tidak diijinkan untuk melaksanakan kampanye rapat umum.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua KPU, Bapak Syamsul Arifin. Beliau menyatakan, pada tanggal 1 April 2019 surat suara presiden dan legislatif akan didistribusikan di seluruh kecamatan di kabupaten Banyuwangi. Beliau juga mengatakan bahwa kampanye rapat umum adalah rapat terbuka yang dilaksanakan 14 (empat belas) hari menjelang hari tenang. Sementara kampanye di media elektronik adalah 21 (dua puluh satu) hari menjelang masa tenang. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU ingin meminta masukan dari Forkopimda setempat untuk menentukan zona kampanye rapat umum.

Kemudian secara lebih rinci Bapak Jamalludin selaku Divisi SDM, Parmas & Sosdiklih meminta masukan kepada Forkopimda untuk berupaya agar adil dan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena Banyuwangi berpatok pada zona DPRD. Terkait dengan ini maka jumlah pelaksanaan rapat umum tiap partai politik adalah 2 (dua) kali. Sementara itu, beliau juga meminta masukan terkait dengan fokus titik kampanye dan perizinan.

Bapak Kohar (Baskebangpol) mengatakan, harus ada Surat Keputusan (SK) untuk tim kampanye. Karena jika tidak ada SK maka tidak ada yang mobilisasi masa dan relawan. Terkait ini, dalam Peraturan Daerah sudah diatur mengenai tempat terbuka yang dapat dilaksanakan untuk kampanye rapat umum diantaranya, lapangan, stadion, dan alun-alun. Tetapi hal ini belum mendapatkan penguatan lagi. Kemudian terkait kampanye akbar, harus disiapkan legalitasnya agar tertib. Beliau juga menyatakan, tanggal 24 maret 2019 sudah di plot untuk masing-masing pasangan calon dan rencana tempat untuk kampanye.

Saran selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sumartono (Polres Banyuwangi). Beliau menyarankan, sebaiknya KPU sudah mempunyai rencana tempat untuk kampanye rapat umum. Kemudian rencana tersebut diajukan kepada pemerintah kabupaten (pemkab). Sehingga PEMKAB dapat menentukan zona yang dilarang. Beliau menambahkan, Polres Banyuwangi sudah menyiapkan 850 personil untuk pengamanan.

Kemudian Beliau mengatakan, pada masa kampanye akan diselenggarakan patroli skala besar yang diikuti oleh Polri dan Satpol PP. Pada masa tenang, Bawaslu meminta Satpol PP untuk menurunkan APK dengan didampingi oleh Polisi. Serta pada masa coblos berencana untuk mengadakan simulasi coblos pada tanggal 20 Maret 2019.

Jadi kesimpulan dari koordinasi ini adalah, Bapak Jamalludin menyetujui untuk mengajukan zona tempat kampanye rapat umum kepada Bupati Banyuwangi, agar PEMKAB dapat menentukan zona untuk kampanye. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Simulasi KPPS Awali Kegiatan Bimtek TUNGSURA Hari Kedua

Banyuwangi (13/3), Bimtek hari kedua pada tanggal 13 Maret 2019 diselenggarakan di Hotel El-Royale Banyuwangi dengan dipimpin langsung oleh Bapak Suherman sebagai divisi teknis. Bimtek tersebut lebih berorientasi kepada penerapan/praktek simulasi KPPS yang diperankan oleh PPK. Dalam hal ini PPK berperan sebagai KPPS 1 sampai dengan KPPS 7. Masing-masing KPPS menjalankan tugasnya masing-masing sebagai saksi, pengawas TPS, dan KPPS.

Dalam bimtek tersebut, pemilih mempunyai permasalahan masing-masing yang harus diselesaikan oleh petugas KPPS. Diantaranya, perlakuan dan penyelesaian masalah oleh KPPS dalam menghadapi pemilih disabilitas dan pemilih yang tidak bisa mencoblos karena sakit.

Kemudian setelah pemungutan selesai, dilanjutkan dengan penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah  yang dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Tupoksi KPPS dalam perhitungan suara diantaranya, petugas KPPS yang membacakan suara sah/tidak sah, KPPS yang berperan sebagai saksi, dan KPPS yang melakukan perhitungan suara di plano.

Setelah kegiatan pra dan pasca pencoblosan dilaksankan, Bapak Suherman dan PPK Se-Kabupaten Banyuwangi mengevaluasi kegiatan simulasi agar pada hari pencoblosan bisa meminimalisir masalah yang terjadi di KPPS.

Evaluasi tersebut antara lain, petugas KPPS harus memberikan pengarahan dengan jelas kepada pemilih agar tidak terjadi kericuhan di TPS, masing-masing anggota KPPS harus memahami tugas dan fungsi serta menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing agar proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi dapat berjalan sesuai regulasi. Apabila terjadi salah tulis ketika rekap, maka harus dicoret. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Pemilihan Umum Semakin Dekat, KPU Adakan Bimtek Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Serta Penerapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

Banyuwangi (12/3), Rapat Koordinasi Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Serta Penerapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel El-Royale Banyuwangi selama 2 (dua) hari pada tanggal 12 Maret sampai dengan 13 Maret. Bimtek tersebut turut dihadiri Ketua KPU, Bapak Syamsul Arifin dan 4 (empat) anggota KPU yang membidangi masing-masing divisi serta Kasubag Bidang teknis, SDM & Parmas, Bapak Andi Tri Prawono. Bimtek ini dimaksudkan untuk menggodok persiapan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam melaksanakan pencoblosan dan pasca pencoblosan.

Sebelum bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan oleh Bapak Suherman. Bapak Syamsul Arifin yang membindangi keuangan, umum, dan logistik menyampaikan benang merah mengenai persiapan-persiapan yang sudah dilaksankan. Diantaranya, pelipatan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019. Selain itu beliau mengingatkan kepada PPK bahwa tambahan surat suara sebesar 2 % per tempat pemungutan suara (TPS). Beliau menghimbau agar PPK sampling/mengecek surat suara DPRD Kabupaten terelebih dahulu sebelum surat suara tersebut sampai di Kecamatan masing-masing. Hal ini dilakukan agar surat suara tidak ketukar antar daerah pemilihan (dapil). Beliau berkata, target divisi logistik pada tanggal 1 April surat suara sudah didistribusikan.

Kemudian Bapak Syamsul Arifin menyatakan, pada prisipnya akan diselenggarakan bimtek susulan mengenai pra pencoblosan dan pasca pencoblosan. Sementara itu terkait dengan hologram, sudah diberi oleh KPU RI. Jadi pada dasarmya kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum ini paralel antara divisi teknis dan logistik.

Setelah itu Bapak Jamalludin, penanggungjawab divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih   menyatakan, bahwa PPK harus melaksanakan sosialisasi, minimal 5 (lima) kali dalam satu bulan untuk yang non anggaran. Terkait dengan KPPS, pastikan KPPS yang sudah terbentuk itu terpenuhi. KPPS akan dilantik pada tanggal 28 April 2019. Sementara pada tanggal 28 Maret 2019 PPK harus sudah menyusun jadwal bimtek untuk KPPS. Beliau juga akan mengadakan supervisi perihal bimtek di beberapa desa.

Penjelasan berikutnya dari divisi data & informasi oleh Ibu Dwi Anggraini. Beliau berkata, karena jadwal tahapan rekap di kecamatan mundur. Maka beliau meminta agar data-data dipersipakan dengan lebih matang. Selain itu Beliau berkata, akan mengadakan rakor setelah pleno DPTB yang kedua.

Disambung oleh Bapak Edi Syaiful Anwar, divisi hukum & pengawasan. Akan ada satu bimtek lagi mengenai permasalahan hukum di hari pelaksanaan pencoblosan dan setelahnya. Maka dari itu beliau menghimbau agar divisi hukum mapping permasalahan hukum yang terdapat di masing-masing kecamatan.

Kemudian memasuki kegiatan inti, Bapak Suherman memberi pemahaman kepada PPK agar PPS dan KPPS memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Contohnya, beliau mengingatkan kembali jam operasional TPS, urutan surat suara yang pertam akali dibaca hingga yang terakhir, yaitu muai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD dan Kabupaten, mengenai jumlah Formulir C1, diantaranya C1 PPWP, C1. DPR, C1. DPD, macam-macam daftar hadir seperti DPT, DPTB, dan DPK. Beliau menyatakan,  Kode A itu DPT, sedangkan TUNGSURA, model C.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa tahapan rekap di kecamatan dimulai tanggal 18-27 april 2018. skema rekap di tingkat kecamatan jangan diserahkan kepada satu orang, tetapi kepada tim. Kemudian kegiatan bimtek dilanjutkan dengan simulasi pengisian formulir C1 oleh semua PPK.

Di akhir bimtek hari pertama, Bapak Suherman berkata, akan diadakan bimtek secara berjenjang untuk PPK terkait dengan TUNGSURA. (Novita.K.W Staff KPU Kabupaten Banyuwangi)

Page 1 of 164

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home