Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

KPU Umumkan Pemenang Lomba Jurnalistik & Situs KPU Akses

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan Dewan Pers mengumumkan para pemenang lomba karya jurnalistik pemilu akses dan situs KPU provinsi akses, Jumat (31/3).

Dalam acara yang berlangsung di ruang sidang utama gedung KPU RI, Menteng, Jakarta tersebut, Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa media massa memiliki peran penting dalam pengarusutamaan isu-isu penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (pemilu).

“Media menjadi salah satu unsur penting, atau sarana yang sentral. Maka tanpa keterlibatan media untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam pemilu, itu menjadi suatu hal yang mustahil,” kata Juri.

Juri mengatakan, tanpa adanya media, pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, serta semua pihak, penyelenggaraan pemilu tidak akan berkualitas. Untuk itu Juri berharap semua pihak dapat membantu KPU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk isu disabilitas, isu kesetaraan gender, dan kelompok-kelompok lain yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi.

Read more...

JUM'AT SANTAI DI PANTAI CACALAN

Banyuwangi - Jumat (31/3/2017) seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kegiatan jumat sehat. Kali ini destinasi wisata yang menjadi tujuam adalah pantai cacalan.

Pantai Cacalan terletak di Kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Pantai dengan hamparan pasir hitam yang luas ini sangat cocok untuk refreshing. Pemandangan alamnya sangat indah dengan keberadaan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai.  Selain itu juga dapat menikmati pemandangan pantai berpanorama selat Bali.

Dalam pesannya Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan “Alangkah baiknya kegiatan kecil seperti ini jangan di anggap sebelah mata, karena dari sebuah kegiatan kecil bisa berdampak besar bagi kita semua.” Ujar Syamsul. (Hupmas Kpu Banyuwangi)

DPR-Pemerintah munculkan dua opsi komisioner KPU-Bawaslu

Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan konsultasi antara pimpinan Komisi II DPR dan pimpinan kelompok fraksi dengan Menteri Dalam Negeri pada Rabu (22/3) menghasilkan dua opsi terkait tindak lanjut masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu.

"Opsi pertama menunda uji kelayakan dan kepatutan, menunggu selesai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan apabila pilihan itu yang dipakai, secara ketatanegaraan, Presiden secara otomatis harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengisi kekosongan jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Lukman mengatakan jabatan lima tahun komisioner yang akan berakhir tercantum dalam UU sehingga perpanjangannya atau perubahannya harus melalui peraturan perundangan yang setingkat dengan UU.

"Kebijakan perpanjangan ini pernah dilakukan pada 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra," ujarnya.

Saat itu menurut Lukman, pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan UU Pemilu sehingga mengharuskan adanya perpanjangan masa jabatan komisoner KPU dan Bawaslu.

Politisi PKB itu menjelaskan ada dua substansi di dalam Perppu No 1/2006 tersebut yaitu memperpanjang jabatan KPU dan Bawaslu hingga dilantiknya komisioner yang baru karena sudah berakhirnya masa jabatan komisioner sementara DPR dan Pemerintah sedang melakukan pembahasan perubahan UU Pemilu.

Read more...

Page 1 of 50

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Home