Account
Please wait, authorizing ...
×

Jakarta (22/9), Hari ke-2 Konsolnas Divisi Perencanaan Data & Informasi di Hotel JW. Marriot Jakarta membagi peserta menjadi beberapa kelas, dimana masing-masing kelas diberikan tugas membahas berbagai isu mulai dari evaluasi penggunaan Sidalih pemutakhiran data pemilih, koordinasi dengan dukcapil, peningkatan kapasitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan beberapa isu strategis lainnya.

Selesai melakukan pembahasan berbagai isu strategis yang ada, masing-masing kelas melalui perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya. Beragam usulan pun muncul dalam sesi pemaparan, seperti halnya kelas A yang mendorong adanya peningkatan kapasitas PPK karena dibeberapa lokasi justru tidak menguasai kondisi daerah atau penduduk sehingga pada saat pemetaan tidak sesuai mengelompokan data pemilih dengan penempatannya, Kelas B mendorong agar sinergi dengan dukcapil dalam menyandingkan data bisa lebih diperkuat. Temuan dilapangan sering menemukan adanya WNA yang memiliki KTP-el yang bentuknya mirip dengan KTP-el WNI. Usulan lain adalah agar PPDP pada tugasnya diwajibkan membuat laporan mingguan dan peran KPU kab/kota untuk melakukan pencermatan, Kelas C mendorong agar proses pemutahiran data pemilih di Pemilihan 2020 bersumber pada DP4 disinkronkan dengan DPT terakhir atau DPT terakhir disikronkan dengan DP4, Kelas D mendorong agar kecermatan elemen data DPK lebih ditingkatkan. Selain itu diselenggarakannya uji publik data pemilih berbasis RT/RW berjenjang. Usulan lain agar ada regulasi khusus terutama bagi yang tidak memiliki KTP-el, Kelas E mengusulkan agar KPU RI berkordinasi dengan pemerintah terkait untuk mendorong jajaran dibawahnya mendukung kerja KPU didaerah. Kordinasi juga perlu dilakukan dengan media, ormas, LSM, panti sosial, industri, hingga lembaga pendidikan (perguruan tinggi, pondok pesantren) juga partai politik dan Bawaslu.

Dalam Konsolnas pada Divisi Perencanaan Data & Informasi ini Ketua KPU-RI Bpk. Arif Budiman mengingatkan bahwa peran Divisi ini sangatlah strategis dalam pelaksanaan Tahapan. Untuk itu segala informasi harus cepat, tepat, transparan dan di dukung dengan teknologi.