Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

PERAN STRATEGIS STAKEHOLDER DALAM PEMILU

Print PDF

Banyuwangi - Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara alangsung , Umum, Bebasa, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkana Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonbesia Tahun 1945. Dan terkait dengan Pemilu maka Stekeholder mempunyai perannan yang sangat penting agar Pemilu di Indonesia terlaksana dengan baik.Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.

Freeman (1984) mendefenisikan stakeholders sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan stakeholder sebagai orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Mengacu dari pengertian Stakehoder diatas, dimana mereka adalah orang-orang yang berkepentingan atau yang terlibat dalam pelaksanan Kepemiluan. Stakeholder ini mempunyai 3 komponen Subsystem, yakni Subsistem pengambil kebijakan, Pemberi Pelayanan serta Penerima Dampak. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Pemilu diantaranya :

a. Peran Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu secara eksplisit mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa : (a). penugasan personel pada sekretariat Panwaslu Kab / Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS; (b). penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS; (c).pelaksanaan sosialisasi; (d).kelancaran transportasi pengiriman logistic; (e).monitoring kelancaran penyelenggara pemilu; dan (f) kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan Pemilu. Sehubungan dengan peran wajib dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut diharapkan agar Pemerintah Daerah segera mengambil langkah-langkah dengan menyusun kegiatan, program dan anggaran untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu.

b. Peran Penyelenggara Pemilu

Sesuai Undang_undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. DKPP merupakan lembaga baru dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu secara eksplisit menyebutkan salah satu kewenangan DKPP yakni memeriksa, memutus perkara pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN, dan anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

c. Peran Partai Politik

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik yang menjadi dasar untuk mengatur partai politik diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat, selektif dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

d. Peran Masyarakat

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Pemilu akan terlaksanan dengan baik Jika Stakeholder melaksanakan Peranannya masing masing dengan Penuh tanggung jawab karena satu sama lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi hasil dari Pemilu yang diselenggarakan. Tanpa kerjasama dan sama-sama kerja maka Pemilu tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Berita PERAN STRATEGIS STAKEHOLDER DALAM PEMILU