Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

Mengawal Demokrasi Berkualitas dengan Kerja Nyata

Print PDF

Oleh : Binawan Panji Asmara, SH (Staf Sekretariat KPU Banyuwangi)Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut paham “demokrasi” dan “negara hukum”. Ketegasan paham demokrasi tersebut ialah bahwa kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat. Sedangkan konsekuensi dianutnya paham negara hukum ialah bahwa segala pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan oleh organ-organ/alat kelengkapan negara haruslah berdasarkan atas hukum (machstaat).

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi (democracy) adalah Government of the people, by the people, for people (artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan negara dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Ciri-ciri negara demokrasi satu diantaranya ialah adanya Pemilihan Umum (Pemilu) dimana setiap warga negara di dalam Pemilu dijamin kerahasiaannya dan kebebasannya untuk menggunakan hak pilih.

Pemilu di Indonesia memiliki fungsi pertama, sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya/pemimpin (pusat dan di daerah) secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kedua, merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara. Ketiga, merupakan sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui wakilnya yang terpilih.

Sementara itu Pemilu di Indonesia memiliki tujuan diantaranya pertama, menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya secara konstitusional. Kedua, membentuk susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih pemimpin daerah (gubernur dan wakil gubernur untuk daerah provinsi, bupati dan wakil bupati untuk daerah kabupaten, dan walikota dan wakil walikota untuk kotamadya)

Pemilu sebagai wujud transformasi kekuasaan untuk melahirkan pemimpin baru pada lembaga legislatif dan eksekutif menjadi momentum yang diharapkan oleh rakyat agar dapat membawa perubahan dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilihan demokrasi oleh para the Founding Fathers sebagai alat mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara harus dipahami oleh semua pelaku demokrasi sehingga tidak salah dalam menterjemahkan demokrasi baik dalam tataran ide maupun konteks praksis/praktik. Kepentingan rakyat pada Pemilu ialah agar perubahan dan pengisian dari setiap jabatan politik di pemerintahan dapat membawa rakyat pada kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan.

Baik Pemilu (untuk memilih pemimpin legislatif dan eksekutif di pemerintahan pusat) maupun Pemilihan (untuk memilih pemimpin di DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemerintahan daerah) sebagaimana konstitusi tertulis serta peraturan perundang-undangan Negara Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan secara hierarkis tingkatan di bawahnya terdiri atas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, para pembentuk undang-undang secara sosilogis (kebutuhan hukum masyarakat secara luas) telah menghendaki adanya Pemilu yang berkualitas sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Menurut Erwinus Laia, S.Sos.,MM.,MH Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan lembaga perwakilan dan pemerintahan yang berkualitas, begitu pula sebaliknya. Baik atau buruknya Penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu : Aspek Proses dan Aspek Hasil. Penyelenggaraan Pemilu yang Baik dapat dilihat dari proses yang transparan, berkualitas, adanya kompetisi yang sehat, tingginya partisipasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan serta adanya kepastian hukum, dan secara nyata hasilnya dapat dilihat dengan terpilihnya anggota Lembaga Perwakilan dan Pemerintahan yang kredibel, mempunyai kapasitas, adanya dukungan rakyat dan minimnya sengketa pemilu,  serta penyelesaian sengketa pemilu secara cepat, adil dan jujur.

Dari pendapat ahli tersebut maka peluang dan tantangan yang dihadapi oleh KPU beserta jajarannya sangatlah dinamis. Menyikapi tantangan tersebut serta dikaitkan dengan seruan “Kerja Nyata” yang dapat dilakukan pertama, ialah mengatasi hambatan-hambatan yang muncul di internal. Kedua, menciptakan berbagai skenario untuk menghadapi potensi hambatan/kegagalan. Ketiga, bertahan dengan sikap optimistis. Keempat, bangkit kembali dan selalu mengerjakan/melakukan yang terbaik. Melalui perubahan paradigma lama dan membangun paradigma baru guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dapat dilakukan oleh KPU dari segala aspek. satu diantaranya ialah pembangunan akhlak, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas jajaran komisioner dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekretariat di pusat hingga daerah.

Tanggungjawab KPU secara yuridis formal adalah dalam hal Penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggungjawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan Pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita Nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu Jurdil dan Bersih akan ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Berita Mengawal Demokrasi Berkualitas dengan Kerja Nyata