Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi

Memaknai Wasiat Husni Kamil Manik

Print PDF

Divisi : Sosialisasi KPU Kabupaten Banyuwangi (Jamaludin M.Pd.I)Banyuwangi - Almarhum Husni Kamil Manik (HKM) sebelum meninggal dunia pada 7 Juli 2016 telah meninggalkan wasiat kepada seluruh jajaran KPU baik di pusat maupun di daerah. Pesan yang terucap dari pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, 18 Juli 1975 tersebut ialah “anggota KPU jangan pernah masuk partai politik” (sebagaimana dikutip dalam www.tempo.co) dan “untuk membawa KPU ke arah yang lebih baik” (sebagaimana dikutip dalam www.cnnindonesia.com).

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-‘Ashr ayat 3 “Dan nasehat menasehatilah supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehatilah supaya menetapi kesabaran”. Husni Kamil Manik sebelum menghadap Allah SWT telah memwasiatkan nasehat akan sebuah kebenaran dari lembaga KPU yaitu tentang idependensi/netralitas (independency) KPU serta nasehat (good advice) agar melakukan ikhtiyar (usaha yang sungguh-sungguh) dengan kekuatan kesabaran untuk membawa KPU ke arah yang lebih baik.

Memaknai pesan-pesan terakhir pria alumnus Universitas Andalas tersebut terdapat garis lurus bagi jajaran KPU di pusat dan di daerah tentang arti sebuah sikap independen (netral) dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)/Pemilihan. Selaras dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengamanatkan tentang sifat lembaga KPU yaitu nasional, tetap dan mandiri. Nampaknya dengan pengalaman memimpin lembaga KPU sejak tahun 2012, Husni Kamil Manik sangatlah memegang teguh tentang prinsip sebuah kemandirian yang diwujudkan melalui sikap netral sehingga hal ini merupakan suatu ruh/jiwa yang secara kodrat melekat pada jajaran KPU di pusat maupun di daerah.

Dinamika politik baik di pusat dan di daerah menuntut KPU agar taat pada asas sebagai penyelenggara Pemilu yaitu mandiri. Domain tugas kerja KPU dalam melayani partai politik, tokoh politik dan masyarakat yang memanfaatkan arena politik untuk mencapai sebuah tujuan politik menjadi suatu kerentanan bagi lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terserang virus ketidaknetralan. Jika sistem kerja (working system) KPU terserang virus tersebut maka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan menjadi tidak berkualitas serta menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bukanlah lembaga politik, akan tetapi hidup dalam alam hidup (habitat) perpolitikan nasional dan di daerah, cara hidup (way of life) netralitas inilah yang akan membuat lembaga ini tetap bertahan pada habitat perpolitikan tersebut.

Sejak dibentuk pada tahun 1999, tentunya terdapat pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan pada lembaga KPU. Dimulai dari pembenahan pada pengelolaan keuangan serta tertib administrasinya sebagai prasyarat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembenahan sistem informasi dan teknologi (IT) baik di pusat maupun didaerah, aplikasi perangkat lunak (software) guna menunjang dan mempermudah cara kerja (how to work), kepemilikan aset tanah dan gedung, reformasi birokrasi yang ditunjang dengan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN) KPU yang rata-rata berada pada usia produktif, produk-produk hukum yang memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan berkeadilan dan masih banyak lagi pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan. Pembenahan tersebut membutuhkan perjuangan bersama-sama disertai ikhtiar yang berkelanjutan (continue). Pesan Husni Kamil Manik agar membawa KPU ke arah yang lebih baik nampaknya merupakan suatu kebutuhan untuk kemajuan KPU di masa yang akan datang.

KPU milik bangsa dan rakyat Indonesia yang melaksanakan dan menegakkan prinsip demokrasi demi mewujudkan asas kedaulatan rakyat, segala kegiatan KPU bersumber dari keuangan rakyat Indonesia maka pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Memaknai wasiat HKM hendaknya nasehat tersebut dapat merasuk pada jiwa sanubari kita, baik komisioner maupun pegawai kesekretariatan. Selama kurang lebih 4 tahun Allah SWT telah menempatkan insan terbaiknya meskipun semua akan kembali kepadaNya namun semangat yang terdapat pada Almarhum HKM dapat menjadi suri tauladan (role model) bagi kita semua agar kiprah KPU sebagai lembaga negara tetap jaya.

Jejak Pendapat

Menurut anda, bagaimanakah cara pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang baik/tepat?




Results

Temukan Kami

Facebook
twiter
Google+

Kontak Support

Bag. Teknis:
Bag. Hukum:
Bag. Program:
Bag. Umum:
You are here: Berita Memaknai Wasiat Husni Kamil Manik